nusakini.com-- Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengharapkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat memberi nilai tambah pada implementasi kebijakan yang lebih baik, termasuk pengelolaan Dana Desa.

• Wamenkeu: Ekonomi yang Inklusif dan Penguatan SDM sebagai Kunci Pembangunan
• Globalisasi, Antara Ancaman dan Kesempatan
• Universitas Jadi BLU Agar Lebih Berkontribusi Terhadap Pembangunan
• Wamenkeu Hadiri Konferensi Keuangan Syariah ke-3 Di Four Points Hotel Makassar
• Ini Tiga Prinsip yang Harus Dipenuhi Untuk Menyelesaikan Masalah Tenaga Honorer K-2

Pada acara yang bertema “Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik” yang diselenggarakan di Kantor Pusat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada hari Kamis (18/05), ia menilai compliance (kepatuhan) terhadap ketentuan yang ada tidaklah cukup dalam pengelolaan Dana Desa. 

“Dana Desa tidak hanya kesesuaian alokasi dengan realisasi saja tapi bagaimana nilai tambahnya, bagaimana stratejiknya Dana Desa itu bisa dilakukan sehingga tidak hanya comply saja tapi juga bagaimana performance dan bagaimana pemanfaatan Dana Desa itu,” ujar Wamenkeu. 

Ia menyampaikan bahwa fungsi audit internal saat ini telah bergeser dari value protection menjadi value enhancement, yaitu mendorong kinerja internal audit yang lebih strategis bagi organisasi. Menurutnya internal audit yang hanya melaksanakan fungsi pengawasan merupakan internal audit tradisional atau belum modern. “Jadi kalau kita ingin K/L (Kementerian/Lembaga) yang modern dan betul-betul menginginkan program prioritas presiden terjabarkan di dalam kementeriannya, dan bagaimana melihat shareholder value-nya, maka kita harus berubah,” tegasnya. (p/ab)